Perbandingan Politik Indonesia-Malaysia*

Indonesia dengan Malaysia merupakan negara serumpun, Indonesia dan Malaysia juga merupakan tetangga dekat yang memiliki banyak kesamaan dan juga perbedaan. Bentuk Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Indonesia merupakan sebuah Republkik yang menjalankan pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai yang demokratis. Seperti juga di Negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim.

 Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan, kelurahan, desa, gampong, kampong, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan Gubernur; sementara Kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan Bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, terdapat dua asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam hal ini setingkat Provinsi, namun tetap merujuk pada konstitusi negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 hasil Amandemen dan juga UU 32 Tahun 2004 dimana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibatasi oleh kewenangan yang langsung dikerjakan oleh Pemerintah Pusat. Adapun kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional.

Sedangkan Negara Malaysia adalah monarkhi konstutisional dan berbentuk Federal yang secara  nominal dikepalai Yang di-Pertuan Agong, yang secara adat disebut dengan Raja. Raja sekaligus adalah pemimpin agama Islam di Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi).

Kekuasaan legislatif dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatif negeri. Parlemen bikameral terdiri dari Dewan Rendah yaitu, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan Dewan Tinggi yaitu, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. 

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Mentri (Kepala Pemerintahan), konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar (Kepala Daerah setingkat Gubernur jika di Indonesia) di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

Dengan demikian administrasi pemerintahan Malaysia dibagi dalam tiga struktur: (1) Pemerintahan Pusat (Federal) di Kuala Lumpur; (2) Pemerintahan Negara Bagian; dan (3) Pemerintahan Setempat (Local Government). Pemerintah Federal memiliki otoritas dalam beberapa bidang yang meliputi keuangan, luat negeri dan pertahanan, keamanan dalam negeri, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Maka kewenangan dalam hal Agama diatur oleh Pemerintah Negara Bagian. Hal tersebut menjadikan Negeri Bagian Kelantan dapat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum formal.

Dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu, Negara Kesatuan dengan mengedepankan asas dekonsentrasi dan desentralisasi sedangkan bentuk Negara Malaysia yaitu, Federal. Sehingga hal tersebut pun berpengaruh terhadap penerapan nilai-nilai Islam di kedua negara tersebut terutama dalam wilayah Negara Bagian dan Provinsi di kedua Negara tersebut.

Namun Demikian Malaysia dan Indonesia adalah Negara yang menempatkan Islam dalam kedudukan penting. Itu dikarenakan Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat kedua Negara tersebut. Muslim di Indonesia dan Malaysia menganut Mazhab Syafi’i, yang merupakan mazhab moderat dan paling banyak dianut di Asia Tenggara. Di Malaysia, gerakan-gerakan Islam relatif homogen dalam menyuarakan tuntutan Islamisasi nilai-nilai dan hukum Islam di semua wilayah kehidupan. Sebaliknya, di Indonesia ada keragaman gerakan Islam, yang meliputi perspektif yang beragam tentang cara mengaktualisasikan Islam dan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan publik.

Maka dari itu, Islamisasi di Indonesia menjadi berbeda dengan Malaysia, karena penerapan Islam secara legal-formal dapat dilihat dari proses perjuangan umat Islam di masing-masing Negara.

Indonesia merupakan Negara multi etnis yang sejak periode perjuangan kemerdekaan telah ada polarisasi dua arus kekuatan besar, Islam dan Nasionalisme. Semenjak Negara ini lahir, penduduk di dalamnya tidak pernah berhenti berdebat tentang seberapa besar tempat yang herus diberikan kepada Islam dalam konteks politik modern.

Para founding fathers negeri ini sempat terbelah dalam soal apakah Islam atau lainnya yang menjadi dasar Negara. Kelompok Islam beranggapan bahwa sudah selayaknya Islam diberi tempat lebih besar dalam struktur ketatanegaraan baru, karena Indonesia ditegakkan dan dihuni oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Sementara kelompok nasionalis berdalih bahwa Negara yang penduduknya tidak seratus persen Muslim, hubungan legal-formal antara Islam dan Negara bukan sebuah keharusan, karena hal itu rentan melahirkan diskriminasi, khususnya bagi kalangan non-muslim. Menurut argumen ini, sejauh umat islam berperan aktif dalam proses politik, maka tidak akan ada kebijakan yang tidak dipengaruhi nilai-nilai Islam. Ketika situasinya semakin genting, Piagam Jakarta, yang di dalamnya termuat perihal syariat islam, akhirnya dihapuskan. 

Maka kemelut ideologi yang menyertai awal lahirnya Negara baru ini berakhir dengan suatu kompromi yang khas. Indonesia secara konstitusional bukan Negara islam, namun juga bukan Negara sekuler yang memandang agama semata-mata sebagai masalah pribadi yang sama sekali terlepas dari Negara.

Sementara di Malaysia, Islam sebagai agama mayoritas penduduk ditampung dalam konstitusi dan dinyatakan sebagai agama resmi Negara. Itu disebabkan karena Malaysia merupakan negeri yang di dalamnya aspirasi Islam dan kebangsaan mengendap dalam asosiasi kultural-politis yang rapat. Pada tahap pra-kemerdekaan, Islam dan kebangsaan selalu hadir berdampingan dalam sejarah politik Melayu.

Berbeda dengan Indonesia, sejarah politik Melayu hampir tidak mengenal polarisasi antara kekuatan Islamis dan nasionalis. Islam tidak pernah mendapat tantangan dari kekuatan sekuler, karena ia adalah satu-satunya sistem simbolik yang paling dominan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Ketika Islam masuk dalam konstitusi sebagai agama resmi Negara, praktis tidak ada perlawanan dari kelompok-kelompok nasionalis sekuler seperti di Indonesia.

Nb: *Disampaikan pada disikusi perbandingan politik Indonesia-Malaysia